Antisipasi Krisis Ekonomi, RUU JPSK Terus Dibahas

Cirebon
Typography

Jakarta -Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mematangkan implementasi Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK).

 

RUU ini dinilai penting sebagai antisipasi krisis ekonomi. Untuk itu, RUU JPSK ini perlu segera disahkan menjadi UU JPSK agar tugas dan tujuannya jelas.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya bersama dengan tim lainnya yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) terus mendesak implementasi pembentukan RUU JPSK ini.

"RUU JPSK belum kami sampaikan secara formal karena tim DPR belum sampaikan. Agak sulit bicara apa yang akan jadi isu utama. Itu akan dibahas lebih intensif antara pemerintah dan DPR," jelasnya usai Rapat FKSSK, di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (22/10/2015) malam.

Bambang menyebutkan, poin detil yang akan masuk dalam RUU JPSK juga masih harus dibahas, apakah hanya cukup memasukkan perbankan saja atau meliputi lembaga keuangan lainnya.

"Ini diskusi yang sering muncul. Tinggal bagaimana pertanyaan DPR dan kami menjawabnya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI, Agus Martowardojo menambahkan, nantinya, setelah RUU JPSK terbentuk menjadi UU JPSK, salah satu tugas FKSSK adalah menentukan kondisi ekonomi Indonesia apakah masuk dalam kondisi krisis atau tidak.

Banyak kabar, jika presiden ikut masuk dalam menentukan kondisi krisis ekonomi.

"Bukan (bukan presiden). Penentu krisis di FKSSK. Terdiri dari 4 lembaga itu. Kalau akan dilakukan penyehatan, diminimumkan penggunaan dana negara. Jadi kalau ada pembicaraan untuk mengeskalasi ke presiden adalah rencana kalau diperlukan dana negara untuk sehatkan bank. Bukan masalah tetapkan krisisnya. Itu cukup di FKSSK," terang Agus.

Agus menyebutkan, misalkan ada penggunaan dana negara dalam rangka penyelamatan bank, maka hal tersebut harus dikoordinasikan dengan presiden lalu disampaikan ke DPR untuk persetujuannya.

"Kalau ada penggunaan dana negara atau APBN misal, itu harus dieskalasi ke presiden lalu bicara ke DPR. Saya lihat ini masih pembahasan. Kita perlu tunggu," tandasnya.